Ekonomi Kreatif Tumbuh di Jember, Sinyal Positif untuk Negeri?

design modified by @nanawarsita

Oleh : Prita Hendriana Wijayanti*

Jember akhir-akhir ini cukup populer diperbincangkan. Bukan cuma gara-gara berbagai kasus yang makin menggejolak, seperti rendahnya tingkat literasi, kabar pencabulan santri, penyebaran narkoba, hingga disinyalir menjadi salah satu ‘sarang’ berkembangnya LGBT saja. Isu tentang ekonomi kreatif juga sedang ramai menjadi sorotan. Apalagi sejak kota karnaval disematkan sebagai ‘julukan’ baru. Meski, ini cukup menuai kontroversi dengan identitas awal Jember sebagai kota seribu pesantren atau kota santri.

Ekonomi kreatif memang sedang dikembangkan secara serius oleh Pemerintahan Jokowi saat ini melalui pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Satu angin segar, tentu saja di satu sisi memang benar demikian adanya. Sebab, banyak talenta-talenta muda Indonesia yang kini menjadi kian bersemangat untuk mengembangkan potensinya. Diharapkan, Bekraf dapat menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia ke depan.

Dikatakan oleh Kepala Bekraf, Triawan Munaf, ada tiga sektor ekonomi kreatif yang sedang naik daun, yaitu fashion, kuliner, dan crafts. Sedang prioritas lain yang akan dikembangkan adalah games, aplikasi, dan musik.

Di Jember sendiri, selain gelaran Jember Fashion Carnaval di bidang fashion, memang banyak bermunculan industri kreatif lainnya. Terutama di bidang kuliner, yang ditandai dengan kemunculan berbagai kafe baru dan juga makanan siap saji ala delivery order yang banyak diinisiasi anak muda Jember.

Termasuk di bidang crafts seperti pembuatan souvenir dan juga pengembangan batik. Diungkapkan Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR, dirinya sangat mengapresiasi dibuatnya batik motif pesawat terbang, karena bisa diartikan sebagai sesuatu yang positif karena Jember akan mengembangkan bandaranya untuk menjadi embarkasi umroh dan haji. (suaraindonesia-news.com)

Baru-baru ini, pertengahan Maret lalu (18/03) juga digelar event akbar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif itu. Terutama dari kalangan mudanya. Adalah Festival Saudagar Kampus Jember yang diselenggarakan di Gedung Soetardjo. Event yang digagas oleh komunitas Saudagar Kampus, dan didukung HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Jember serta Universitas Jember ini juga menghadirkan pembicara dari Bekraf.

Ada pernyataan menarik dari pembicara yang cukup menggelitik, “Kalau bisa kita mengurangi beban negara, karena negara ini sudah terlalu banyak beban.”. Pernyataan ini langsung menggiring pikiran menuju hutang negara yang memang menghebohkan semua orang.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama menyebutkan bahwa utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp. 7.000 triliun yang mencakup total utang pemerintah dan swasta. Untuk utang pemerintah, utang tersebut dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan korporasi dan BUMN.

Diungkapkan pula, peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp. 4.034,8 triliun, Dan pada APBN 2018 mencapai Rp. 4.772 triliun.(ekonomi.kompas.com)

Menurut Prof. Dr. Ing. H. Fahmi Amhar, uang 4000 T utang negara itu ibaratnya, “Kalau 1 truk container mampu memuat sekitar 20 m3, maka diperlukan 2.000 truk untuk mengangkut seluruh uang itu. Kalau dalam pecahan Rp. 1.000 maka tentu jadi 200.000 truk. Bila 1 truk panjangnya 10 m, maka menjadi 2.000.000 m atau 2.000 km alias 2 kali panjang Pulau Jawa”.

Padahal, kalau kita telaah, Indonesia yang dulu dikenal dengan sebutan negeri gemah ripah loh jinawi saking kaya dan suburnya, apakah tidak mungkin bisa membuat warganya sejahtera, dan membuat pemerintahnya tak menumpuk utang? Jawabannya, mungkin saja, selama penerapan ekonomi kapitalis tak lagi digunakan dan kita kembali pada hukum Allah SWT.

Sebab, dalam sistem pemerintahan yang kembali pada hukum Allah SWT, merupakan kewajiban negara untuk mengelola harta milik umum (seperti Sumber Daya Alam) yang kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan segelintir orang saja atas nama privatisasi atau bahkan diserahkan kepada pihak asing.

Tak heran, banyak polemik muncul. Kabarnya, pemerintah juga akan menggalakkan pajak dari berbagai sektor. Tak hanya korporasi atau lembaga besar, para pelaku ekonomi kreatif pun, termasuk para pemasar online mandiri (bukan e-commerce) juga akan ikut kena dampaknya. Seperti yang selama ini memanfaatkan media Instagram untuk bisnisnya, sebagai contoh. Pun, para freelancer yang biasanya menggeluti dunia kepenulisan, desain, aplikasi, serta IT.

Berbagai cara dilakukan untuk menambah penghasilan negara lewat pajak. Maka, ketika ekonomi kreatif terus dirangsang pertumbuhannya, ada apa dibalik ini semua? Semoga negara segera bertobat, berganti dari sistem kapitalis menuju hukum-hukum Allah SWT. Sehingga, tak ada cerita negara membebani rakyatnya seperti sekarang ini atas nama pembangunan. Seharusnya negaralah yang harus mengurus dan memenuhi kewajiban rakyatnya.

*)Blogger, penulis lepas, pelaku ekonomi kreatif di The Jannah Institute

Note :
Dimuat di Suara Jatim Post, Senin, 2 April 2018